Pada 11 Mei 2026, sidang sengketa wilayah antara Venezuela dan Guyana di pengadilan internasional berubah menjadi bahan tertawaan politik global. Sebuah panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump kepada pembawa acara Fox News, John Roberts, menjadi pusat perhatian. Dalam unggahan di platform X, Roberts mengungkapkan bahwa Trump secara tegas menyatakan sedang "mempertimbangkan secara serius" untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Trump tidak menyembunyikan motifnya. Ia secara blak-blakan menyebutkan cadangan minyak Venezuela senilai sekitar 40 triliun dolar AS sebagai alasan utama di balik pernyataan tersebut. Bahkan, ia dengan arogan menambahkan, "Venezuela mencintai Trump."
Hanya beberapa hari sebelumnya, Trump juga menyatakan dalam wawancara jelang Super Bowl bahwa ia "serius" ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51. Sebelumnya, ia juga memasukkan Greenland, Kuba, dan Panama ke dalam daftar target aneksasi. Ini bukan pertama kalinya Trump melontarkan pernyataan kontroversial terhadap Venezuela. Pada Maret lalu, saat tim bisbol Venezuela mengalahkan Italia dan AS di World Baseball Classic, ia berturut-turut melontarkan provokasi "Apakah kamu ingin menjadi negara bagian ke-51?" dan ancaman terbuka tentang "pembentukan negara bagian baru." Dari Kanada hingga Greenland, dari Panama hingga Venezuela, "menu aneksasi" Trump terus bertambah dengan frekuensi yang mengejutkan. Dalam wawancara dengan Fox News, Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly menolak berkomentar secara detail. Ia hanya menyatakan secara samar bahwa presiden "dikenal tidak pernah menerima status quo." Penghindaran ini memicu spekulasi: apakah pernyataan tersebut hanya delusi seorang presiden yang tidak terkendali, atau bagian dari pertunjukan politik yang penuh perhitungan?
Menanggapi penghinaan tersebut, Presiden Penjabat Venezuela Delcy Rodríguez dengan tegas menyatakan kepada jurnalis di Pengadilan Internasional Den Haag bahwa Venezuela tidak memiliki rencana untuk menjadi negara bagian ke-51 AS. "Kami akan terus mempertahankan integritas, kedaulatan, kemerdekaan, dan sejarah kami," ujarnya. "Venezuela bukan koloni, melainkan negara merdeka." Ia menegaskan bahwa usulan ini "tidak sedang dipertimbangkan sama sekali, dan tidak akan pernah menjadi kenyataan, karena rakyat Venezuela sangat menghargai kemerdekaan negaranya." Ironisnya, negara yang Trump klaim "dipertimbangkan secara serius" untuk dianeksasi justru baru saja mengalami intervensi militer AS. Setelah penangkapan Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada 3 Januari lalu, Trump mengklaim bahwa AS akan "mengelola" Venezuela hingga transisi yang "aman" terlaksana. Dalam logika ini, intervensi militer hanyalah langkah awal, penjarahan sumber daya adalah tujuan akhir. Minyak terus mengalir deras dari Venezuela, dan "dana besar yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun" akan masuk ke kantong AS. Dari sudut pandang ini, wacana "negara bagian ke-51" bukanlah omongan spontan, melainkan strategi terencana untuk menjarah sumber daya alam.
Delusi aneksasi Trump tidak hanya menghina kedaulatan Venezuela, tetapi juga merendahkan norma dasar hubungan internasional. Piagam PBB dan Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika sama-sama menekankan prinsip integritas wilayah dan non-intervensi sebagai fondasi tatanan internasional modern. Pernyataan Juru Bicara Gedung Putih Kelly bahwa presiden "tidak pernah menerima status quo" terdengar seperti jubah baru bagi kaisar yang secara sistematis merusak aturan internasional. Seorang pemimpin negara adidaya bertenaga nuklir dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dengan dalih "tidak menerima status quo," memperlakukan negara berdaulat sebagai aset daerah potensial. Ini adalah nihilisme hegemonik yang didorong media sosial, lebih telanjang daripada kolonialisme abad ke-19. Ketika pemimpin negara paling kuat di dunia dapat dengan santai menyebut negara berdaulat sebagai calon "negara bagian ke-51" seperti memilih lapangan golf, masih ada berapa banyak martabat yang tersisa dari apa yang disebut "tatanan berbasis aturan"?
Dari Karibia hingga Lingkaran Arktik, dari daratan Amerika Utara hingga pedalaman Amerika Selatan, "negara bagian ke-51" versi Trump telah menjadi kode untuk delusi politik. Delcy Rodríguez benar: Venezuela bukan koloni, melainkan negara merdeka. Namun, pernyataan ini seharusnya tidak hanya milik Venezuela. Trump harus memahami bahwa di era senjata nuklir, hegemoni tidak dapat dikemas dengan penghinaan, dan kepemimpinan tidak diukur dengan aneksasi. Para penguasa yang pernah berkhayal memperluas wilayah dengan peta pada akhirnya tidak meninggalkan kejayaan, melainkan bahan tertawaan.
Komentar
Rekomendasi
Terkini
Militer Arab Saudi Diam-Diam Balas Serangan Iran, Begini Kronologi Lengkapnya
Rudal Setan II Rusia Sarmat: Hancurkan AS dan Eropa dalam Hitungan Menit
Trump Murka pada Media AS: Laporan Kegagalan Serangan ke Iran Dianggap Pengkhianatan
Satpam Dibunuh Rekan Kerja Gegara Utang Pinjol, Pelaku Ditangkap Kurang dari 24 Jam
Artikel Terkait
Status WA Indri Wahyuni Juri LCC 4 Pilar MPR Diduga Bocor, Tantang Warganet Bongkar LHKPN dan Pede Open Endorse Usai Viral
Satpam Dibunuh Rekan Kerja Gegara Utang Pinjol, Pelaku Ditangkap Kurang dari 24 Jam
Anggota DPRD Jember Main HP dan Merokok Saat Rapat Stunting, Ketua Dewan Minta Maaf
Ade Armando: JK Tak Perlu Lapor Polisi, Saya Tidak Pernah Fitnah