Voxpol Center: Demi Jaga Stabilitas Politik dan Publik, Prabowo Harus Copot Orangnya Jokowi di Kabinet!

MULTAQOMEDIA.COM - Presiden RI Prabowo Subianto perlu membuat langkah strategis menyikapi gelombang demonstrasi publik sejak 25 Agustus 2025.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.

"Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil," kata Pangi melalui layanan pesan, Minggu (31/8).

Pertama, kata dia, Prabowo perlu menghentikan pola mengasuh menteri era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola mengasuh orang-orang warisan Jokowi," katanya.

Pangi menyebutkan Prabowo perlu tegas ke menteri yang terus membuat polemik dan tidak menunjukkan keberpihakan ke rakyat. 

"Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden," ujarnya.

Kedua, kata Pangi, Prabowo perlu menghentikan semua kebijakan yang menyusahkan rakyat. 

"Termasuk, rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit," lanjut dia.

Berikutnya, lanjutnya, Prabowo perlu mereformasi total Polri yang terus menuai citra buruk publik, seperti dianggap institusi pelindung pejabat. 

"Reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. Reformasi Polri menjadi keniscayaan," ujar dia. 

Pangi mengatakan Prabowo bisa terseret ke citra negatif apabila situasi Indonesia terus memburuk setidaknya dalam 2X24 jam.

Dia menyebutkan Prabowo perlu menggunakan hak prerogatif untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Kapolri ketika situasi terus memburuk.

"Terlalu mahal pertaruhannya Pak Presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakanlah prerogatif memberhentikan Kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur," ungkap Pangi.

Selanjutnya, kata dia, Prabowo perlu membatalkan kebijakan pajak yang selama ini membebani rakyat.

Menurutnya, rakyat menolak menjadi sapi perah hanya demi menutup lubang kebocoran anggaran dan membayar bunga hutang Rp 600 triliun pertahun akibat warisan Jokowi.

"Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan warisan beban lama yang kian memperuncing kemarahan publik," ungkap dia.

Sumber: JPNN