MULTAQOMEDIA.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih bermain aman dan enggan mengungkap secara blak-blakan besaran anggaran perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan dalam APBN. Sikap ini memicu rasa penasaran publik mengenai transparansi anggaran negara untuk kegiatan kepala negara.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026, Purbaya mengaku tidak ingin terlibat dalam pusaran polemik tersebut. Ia meminta awak media untuk berpegang pada penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Selain itu, Purbaya menyarankan agar wartawan langsung bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Kita pegang pernyataan Pak Teddy, enggak ada aturannya (yang dilanggar). Kalau saya punya duit saya pergi nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok," ujar Purbaya di hadapan para jurnalis.

Polemik mengenai anggaran perjalanan dinas kepala negara ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Seskab Teddy Indra Wijaya telah meluruskan bahwa sebagian biaya lawatan luar negeri Presiden Prabowo justru ditanggung menggunakan kantong pribadi sang presiden. Pernyataan ini menjadi sorotan karena dianggap tidak lazim bagi seorang kepala negara.

Isu pelesiran dinas ini mencuat ke publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik pedas. Dino menilai frekuensi lawatan luar negeri Prabowo sudah berada di luar batas kewajaran, sehingga memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pengamat politik.

Kendati menuai kritik, Purbaya menegaskan bahwa negara tetap mengalokasikan anggaran resmi setiap tahunnya untuk mendukung seluruh kegiatan dinas Presiden. "Ada, pasti anggaran yang dianggarkan," tegas Purbaya, memastikan bahwa APBN tetap menyediakan dana untuk operasional kepala negara.

Namun, ketika terus dicecar mengenai rincian nominal dan besaran persis anggaran perjalanan dinas Presiden dalam APBN 2026, bos Kemenkeu itu tetap mengunci rapat mulutnya. Ia menolak memberikan angka pasti dengan alasan kerahasiaan negara.

"Anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak bolehlah. Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Mensesneg (Prasetyo Hadi) saja kalau mau jawaban yang pasti," pungkas Purbaya, menutup pernyataannya dengan tegas.