Kekuasaan Tumbang di Bojong Kulur: Didemo Ratusan Warga, Kepala Desa Firman Akhirnya Dinonaktifkan

Suasana di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas pada Selasa (16/9).

Puncak dari akumulasi kekecewaan warga akhirnya meledak dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut satu hal Kepala Desa (Kades) Firman Riansyah harus turun dari jabatannya.

Tekanan massa yang begitu kuat akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui proses yang alot, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong Kulur secara resmi mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Firman Riansyah dari posisinya sebagai orang nomor satu di desa tersebut.

Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, ratusan warga tumpah ruah di depan kantor desa, membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka.

Mereka menuding sang kades sudah tidak lagi sejalan dengan kehendak masyarakat yang dipimpinnya.

Di hadapan massa, Ketua BPD Bojong Kulur, Yayat Supriatna, membacakan keputusan final dari lembaga yang berfungsi sebagai parlemen desa tersebut.

Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa BPD telah menyerap aspirasi warga dan mengambil langkah konkret.

“Dengan ini kami BPD Bojong Kulur, secara kolektif kolegial menyepakati untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Bupati Bogor, yaitu untuk menonaktifkan Kepala Desa Bojong Kulur yaitu Firman Riansyah,” kata Yayat Supriatna, Selasa (16/9).

Yayat menegaskan bahwa keputusan ini ditandatangani oleh delapan anggota BPD, menunjukkan soliditas lembaga dalam merespons tuntutan warga.

Rekomendasi ini kini secara resmi akan dilayangkan ke meja Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sebagai pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan kabupaten.

"Demikian kami sampaikan untuk mendapat pertimbangan Bapak Bupati Bogor demi terciptanya kondisi masyarakat Desa Bojong Kulur yang damai dan aman, ditandatangani oleh delapan anggota BPD,” jelasnya.

Apa yang sebenarnya memicu amuk massa ini? Koordinator aksi demonstrasi, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa gerakan ini adalah muara dari berbagai kegelisahan yang sudah lama dirasakan warga.

Menurutnya, ada serangkaian kebijakan dan sikap Kades Firman Riansyah yang dinilai merugikan dan tidak aspiratif.

"Aksi itu merupakan kegelisahan-kegelisahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan Firman Riansyah," ujar Fauzi.

Beberapa isu yang menjadi pemicu utama, menurut informasi yang dihimpun, antara lain:

Aspirasi yang Diabaikan, Warga merasa keluhan mereka terkait masalah infrastruktur, layanan publik, hingga isu sosial seringkali tidak mendapat respons yang memadai dari kepala desa.

Kurangnya Transparansi, Muncul tudingan mengenai kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan program-program pembangunan.

Komunikasi yang Buntu, Hubungan antara kepala desa dan warganya dianggap tidak harmonis, menciptakan jarak dan kebuntuan komunikasi.

Meskipun BPD telah mengeluarkan rekomendasi, proses ini belum selesai. Keputusan final untuk menonaktifkan atau memberhentikan seorang kepala desa secara permanen berada di tangan Bupati Bogor.

Ahmad Fauzi dan massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka akan terus mengawal proses ini hingga ke tingkat kabupaten untuk memastikan rekomendasi BPD benar-benar ditindaklanjuti oleh Bupati Rudy Susmanto.

"Sudah ada rekomendasi dari BPD yang dikeluarkan ya kita akan mengawal proses ini juga," tutup Fauzi.

Sumber: suara

Foto: KADES DIDEMO WARGA - (Kiri) Foto Kepala Desa Bojongkulur, Firman Riansyah dan (Kanan) Ratusan warga mengggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Senin (15/9/2025)/Tribunnews.com