MULTAQOMEDIA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum optimal.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ia menekankan bahwa anggaran daerah bukan untuk disimpan, melainkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), turut dihadiri para kepala daerah secara daring.
Selain membahas inflasi, rapat juga menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih berpusat di Pulau Jawa.
“Umumnya kita targetin daerah harus surplus supaya ada cadangan. Tapi kalau defisit, mau nggak mau ngambil dari SiLPA atau ngutang,” kata Tito menanggapi pertanyaan Menkeu Purbaya soal target APBD dalam forum tersebut.
APBD Harus Dorong Ekonomi, Bukan Jadi Tabungan Pemerintah Daerah
Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah daerah tidak seharusnya memperlakukan APBD seperti rekening tabungan.
Ia bahkan berseloroh apakah dana surplus APBD boleh ditarik oleh Kementerian Keuangan, menyinggung kebijakannya sebelumnya soal penarikan sisa anggaran K/L yang tidak terserap.
“Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan APBD bukan untuk menimbun uang, melainkan untuk menstimulasi roda ekonomi di tingkat lokal. Dana yang mengendap justru berpotensi menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
“Pemda tujuannya bukan menabung, tapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Purbaya.
Masih Jawa Sentris, Purbaya Dorong Pemerataan Pertumbuhan
Dalam pemaparannya, Purbaya juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi Pulau Jawa. Berdasarkan data, kontribusi Jawa terhadap PDB nasional mencapai 56,9 persen, tumbuh 5,2 persen pada kuartal II 2025.
“Ini Pak Tito yang mesti kita ubah, ini kan Jawa sentris. Coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa,” kata Purbaya.
Ia menilai perlunya strategi baru agar daerah di luar Jawa memiliki pusat pertumbuhan yang kuat, terutama dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat industri daerah.
“Kalau tidak, kita akan seperti ini terus. Seolah-olah nanti daerah akan protes ke pusat, padahal pertumbuhannya belum seimbang,” tambahnya.
Daerah Kaya Komoditas Diminta Tak Bergantung pada Sektor Tunggal
Purbaya juga menantang daerah-daerah yang selama ini bergantung pada komoditas seperti pertanian dan perdagangan untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi.
Ia mencontohkan Sumatera dan Kalimantan yang memiliki potensi besar untuk berinvestasi pada sektor pengolahan dan industri berkelanjutan.
“Kalau komoditasnya habis, Anda harus punya sumber pendapatan baru. Mulai investasi di industri, terutama pada pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia menegaskan, belanja daerah harus cepat, tepat, dan produktif agar tidak menimbulkan efek ekonomi semu.
“Pemda perlu terus menstimulasi perekonomian daerah lewat belanja yang efektif,” tandasnya.
Ekonomi Nasional Tetap Stabil, tapi Ketimpangan Daerah Masih Tantangan
Di sisi lain, kinerja ekonomi Indonesia pada 2025 tetap menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat stabil di 5,12 persen pada kuartal II dan menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20.
Inflasi pun terkendali di 2,65 persen, menandakan daya beli masyarakat masih kuat. Sementara defisit APBN berada di 1,56 persen dari PDB, jauh di bawah batas aman 3 persen.
Kinerja perdagangan juga menguat, dengan surplus selama 64 bulan berturut-turut dan kenaikan 45,8 persen sepanjang Januari–September 2025.
Tingkat pengangguran turun ke 4,76 persen, dan angka kemiskinan mencapai 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.
Namun, para ekonom menilai bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama karena investasi dan lapangan kerja masih terkonsentrasi di Jawa.
Pemerintah pusat diharapkan bisa memperkuat sinergi dengan daerah agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Mendorong Belanja Produktif dan Desentralisasi Ekonomi
Analis kebijakan publik menilai pernyataan Menkeu Purbaya menjadi sinyal kuat agar pemerintah daerah berani mengambil langkah strategis dalam penggunaan APBD.
Belanja produktif, terutama untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, diyakini dapat mempercepat pemerataan ekonomi nasional.
Selain itu, dorongan agar ekonomi tak lagi Jawa sentris menjadi isu strategis menjelang penyusunan RAPBN 2026.
Pemerintah diharapkan memperluas insentif fiskal bagi daerah di luar Jawa dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Intinya bukan soal uang ada atau tidak, tapi bagaimana uang itu dipakai untuk menciptakan efek berganda di masyarakat,” kata salah satu pengamat ekonomi daerah.***
Sumber: hukama
Artikel Terkait
Pengamat Ini Menduga Ada Transaksi Gelap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ancam Gorok Leher Karyawan Trans7, Netizen Ramai Desak Copot Komisaris Transjakarta
Nama Nadiem Makarim dan Ainun Naim Disorot Terkait Dugaan Kuasai Trisakti Secara Ilegal
Cemburu, Istri di Jakbar Potong Burung Suami Pakai Cutter hingga Putus saat Korban Tidur