Dampak Viral Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas: Blacklist hingga Ganti Rugi LPDP

3. Desakan Evaluasi Total Rekrutmen LPDP

Komisi X DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi penerima beasiswa LPDP. Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR, menekankan pentingnya penanaman integritas dan paham kebangsaan sejak tahap rekrutmen.

"Uang rakyat yang dikelola LPDP harus benar-benar diperuntukkan kembali bagi bangsa dan negara," tegas Lalu. Evaluasi dianggap perlu agar beasiswa tidak hanya dinikmati golongan tertentu dan lebih terbuka bagi daerah tertinggal.

4. Desakan untuk Memperketat Seleksi Awardee

Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly, mendesak pemerintah dan LPDP untuk memperketat seleksi. Kriteria penerimaan tidak boleh hanya melihat nilai akademik, tetapi juga rekam jejak, integritas, konsistensi sikap kebangsaan, dan rencana kontribusi.

"LPDP itu mandat negara. Setiap rupiah yang diberikan adalah uang rakyat," ujar Andi. Ia menegaskan bahwa negara harus memastikan investasi pendidikan ini menghasilkan brain gain, bukan brain drain terselubung yang tidak berkontribusi bagi Indonesia.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh penerima beasiswa negara tentang komitmen dan tanggung jawab moral yang melekat pada dana publik. Publik pun menunggu langkah konkret dari LPDP dan pemerintah dalam menindaklanjuti evaluasi sistem seleksi beasiswa.