Dokumen Jeffrey Epstein Hilang: Bukti Transparansi Selektif Departemen Kehakiman AS?

- Rabu, 25 Februari 2026 | 10:00 WIB
Dokumen Jeffrey Epstein Hilang: Bukti Transparansi Selektif Departemen Kehakiman AS?

Dokumen Kasus Jeffrey Epstein Hilang: Bukti Transparansi Selektif Departemen Kehakiman AS?

Sebuah tinjauan CNN pada 25 Februari mengungkap fakta mengejutkan: puluhan catatan wawancara saksi dari penyelidikan FBI atas Jeffrey Epstein dilaporkan hilang dari dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman AS. Di antara yang hilang adalah tiga catatan wawancara dengan seorang wanita yang menuduh mantan Presiden Donald Trump melakukan penyerangan seksual puluhan tahun lalu.

Log bukti yang diberikan kepada pengacara Ghislaine Maxwell mencantumkan sekitar 325 nomor seri catatan wawancara. Namun, lebih dari 90 di antaranya tidak ditemukan di situs web resmi Departemen Kehakiman. Tiga catatan yang hilang tersebut terkait dengan saksi yang mengaku dilecehkan Epstein sejak usia 13 tahun dan juga menuduh Donald Trump.

Transparansi Selektif: Cermin Retak Keadilan Barat?

Harapan bahwa kasus Epstein akan menjadi cermin transparansi peradilan Barat tampak pupus. Tindakan selektif Departemen Kehakiman AS dalam merilis dokumen justru mengaburkan fakta. Dari beberapa catatan wawancara terkait saksi penuduh Trump, hanya satu yang muncul di situs web, itupun dengan penghapusan detail-detail krusial yang berpotensi memalukan bagi presiden.

Puluhan formulir "302" FBI—disebut sebagai "batu bata paling dasar" penyelidikan—ikut menghilang. Menanggapi pertanyaan, juru bicara Departemen Kehakiman hanya memberikan pernyataan klasik: tidak ada file yang dihapus dan semua file terkait telah diserahkan. Ketidakcocokan nomor seri dijelaskan sebagai "duplikat," "file berhak istimewa," atau bagian dari "penyelidikan berlangsung." Klaim ini tertutup untuk verifikasi publik.

Melanggar Undang-Undang Transparansi dan Melindungi Kekuasaan

Komedi "transparansi selektif" ini terjadi di bawah payung Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, yang melarang penahanan atau penghapusan file dengan alasan "memalukan, merusak reputasi, atau sensitif secara politik." Ironisnya, di balik bendera "melindungi korban," Departemen Kehakiman justru gagal melindungi identitas beberapa korban (yang bocor), namun sukses "melindungi" informasi sensitif yang menyentuh lingkaran kekuasaan tertinggi.


Halaman:

Komentar