Impor Beras AS 1.000 Ton: Kontradiksi Swasembada 2025 & Program Food Estate?

Kritik Tajam dari Pengamat dan Kelompok Masyarakat Sipil

Kesepakatan impor beras dari AS menuai kritik tajam. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mempertanyakan makna swasembada jika keran impor dibuka. "Lalu apa artinya swasembada bagi pemerintah?" ujarnya. Said juga menyoroti potensi kerugian bagi petani kecil jika beras khusus impor bocor ke pasar umum.

Pengamat pertanian Khudori dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyebut impor ini "mencoreng" reputasi pemerintah. Meski jumlahnya kecil, langkah tersebut dinilai menunjukkan kurangnya kedaulatan pangan sejati.

Pertanyaan Besar Terhadap Program Food Estate

Kesepakatan ini juga menyoroti efektivitas program food estate. Pemerintah mendorong ekstensifikasi pertanian dengan membuka lahan hingga 20 juta hektare. Salah satu proyek besar di Merauke, Papua Selatan, dikritik keras oleh Greenpeace Indonesia sebagai proyek deforestasi terbesar di dunia yang mengancam ekosistem dan masyarakat adat.

Data Historis Impor Beras Indonesia

Secara historis, impor beras Indonesia dalam lima tahun terakhir didominasi beras khusus dan industri. Impor melonjak pada 2023 (3,06 juta ton) dan 2024 (4,52 juta ton), namun turun drastis menjadi 364.300 ton pada 2025, mayoritas untuk keperluan industri. Indonesia juga tidak pernah mengimpor beras dari AS dalam lima tahun terakhir sebelum kesepakatan ini.

Kesimpulan: Dilema Diplomasi vs Kedaulatan Pangan

Kesepakatan impor beras AS mencerminkan dilema antara diplomasi perdagangan internasional dan komitmen ketahanan pangan nasional. Pemerintah memandangnya sebagai langkah win-win untuk hubungan bilateral. Namun, pengamat dan kelompok masyarakat sipil melihatnya sebagai tanda bahwa swasembada masih rapuh dan program food estate belum sepenuhnya mampu mengatasi ketergantungan impor. Di tengah surplus dan rencana ekspor, langkah ini tetap menjadi penguji konsistensi kebijakan pangan Indonesia ke depan.