Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan sebaran kasus terbanyak terjadi di Wilayah II dengan 30 kejadian, disusul Wilayah III (12 kejadian), dan Wilayah I (5 kejadian).
"Kami tidak mentolerir penyimpangan. Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan," tegas Nanik dalam pernyataan resminya.
Kebijakan Zero Tolerance dan Penyelidikan Mendalam
BGN menerapkan kebijakan toleransi nol (zero tolerance) terhadap pelanggaran standar pangan. Penghentian operasional massal ini adalah bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang ketat. Penyidikan tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga menjangkau manajemen dapur, rantai pasok, dan prosedur kontrol kualitas yang diduga bermasalah.
Syarat Ketat untuk Pengaktifan Kembali
Ke-47 SPPG yang terkena sanksi suspend dilarang melayani siswa hingga semua rekomendasi perbaikan dipenuhi. Mereka harus melalui proses verifikasi ulang yang sangat ketat sebelum diizinkan beroperasi kembali. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap makanan yang diterima siswa benar-benar bergizi dan aman, bukan menjadi ancaman bagi kesehatan generasi penerus bangsa.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Soroti Gugatan MK Larangan Keluarga Presiden Nyalon: Analisis Dinasti Politik
Analisis SBY: Potensi Perang AS vs Iran 2026 dan Dampak Negosiasi Nuklir
Kisah Viral Fara UIN Suska Riau: Kronologi Lengkap Dugaan Selingkuh & Kekerasan
Video Viral Mahasiswi UIN Suska dengan Pelaku Bacokan Pekanbaru: Kronologi & Motif Asmara