Dugaan Skandal Pengadaan IT Triliunan di BGN: Penunjukan Langsung dan Vendor Misterius

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Investigasi ini melanjutkan pembahasan dugaan skandal keuangan negara di Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah sebelumnya mengungkap fakta pengadaan motor listrik, alat makan, jasa EO, dan kaos kaki, kini fokus beralih ke dua paket pekerjaan jumbo dengan metode penunjukan langsung yang mencurigakan.

Dua Paket Jasa IT Triliunan dengan Metode Penunjukan Langsung

Pada September 2025, BGN mendaftarkan dua paket jasa teknologi informasi (IT) skala nasional di sistem SIRUP LKPP dengan total nilai Rp1,2 triliun:

• Paket A: Managed Service IT & IoT di 5.000 lokasi (Pagu Rp665,4 Miliar).


• Paket B: Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (Pagu Rp600 Miliar).

Kedua proyek dengan durasi tiga bulan (Oktober-Desember 2025) ini sejak awal direncanakan dengan metode Penunjukan Langsung. Pertanyaan kritis muncul: mengapa proyek senilai triliunan rupiah tidak melalui proses tender yang kompetitif? Apakah kondisi darurat yang menjadi alasan penunjukan langsung ini sesuai dengan Perpres 12/2021?

Status Selesai tapi Data Vendor Kosong dan Realisasi Rp0

Pengecekan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Inaproc menunjukkan fakta mengejutkan. Kedua paket tersebut dinyatakan "Sudah Selesai" per 31 Desember 2025. Namun, saat informasi pemenang dicari, kolomnya kosong—tidak ada nama perusahaan, alamat, atau NPWP. Yang lebih aneh, nilai realisasi yang tercatat di sistem adalah Rp0,00.

Ini adalah anomali serius. Bagaimana mungkin sebuah pekerjaan dinyatakan selesai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani, tetapi identitas penyedia jasanya tidak tercatat dan dananya belum terealisasi? Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya pengamanan anggaran (SiLPA) di akhir tahun anggaran.