Skandal Pengadaan IT BGN Rp1,2 Triliun: Vendor Misterius & Penunjukan Langsung

Kontradiksi Data dan Potensi Penyimpangan

Kontradiksi semakin nyata ketika mengecek dashboard monitoring Inaproc. Hingga April 2026, angka Rp1,27 triliun dari kedua paket itu masih tercatat dalam status "Belum Terealisasi". Padahal di sistem SPSE statusnya sudah "Selesai".

Data realisasi RUP BGN 2025 totalnya mencapai Rp6,3 triliun, dengan komponen terbesar adalah Jasa Lainnya sebesar Rp4,53 triliun. Dua paket IT ini menjadi bagian yang sangat patut dipertanyakan.

Pertanyaan Kunci yang Peral Dijawab BGN dan Pemerintah

1. Apa dasar hukum dan alasan darurat untuk melakukan penunjukan langsung senilai Rp1,2 triliun, melampaui batas normal?


2. Siapa vendor sebenarnya di balik dua paket ini, dan mengapa identitasnya disembunyikan dari publik?


3. Jika status sudah "Selesai", mengapa realisasi pembayaran masih Rp0? Apakah ini trik anggaran?


4. Mengapa terjadi kontradiksi data antara sistem SPSE dan dashboard monitoring dalam waktu yang lama?

Transparansi adalah Kewajiban, Bukan Pilihan

Uang rakyat senilai Rp1,26 triliun bukanlah angka yang kecil dan harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar, perlu pertimbangan serius untuk menghentikan sementara belanja pengadaan BGN (yang pagu 2026-nya mencapai Rp260,8 triliun) hingga semua dugaan penyimpangan pada tahun 2025 diusut tuntas.

Pernyataan Presiden tentang pemberantasan korupsi harus menjadi pengingat: "Hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat... hentikan korupsimu!". Investigasi ini adalah bentuk pengawasan publik untuk memastikan peringatan itu bukan sekadar wacana.

Penulis adalah Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).