Krisis Kepercayaan dan Ancaman Pemakzulan Prabowo-Gibran: Analisis Lengkap Politik Beras, 5F, dan Tekanan Global

Perang Ukraina, invasi ke Venezuela, dan serangan ke Iran adalah konsistensi dalam strategi menegakkan krisis 5F. Dampak berantainya tak terhindarkan. AS dan Israel tidak mengalkulasi Iran yang menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata. Efek dominonya adalah perekonomian dunia terpukul, dan negara demokrasi AS pun dikritik oleh Raja Inggris bahwa kekuasaan eksekutif ada batasnya dan agama harus berpihak pada etika dan kemanusiaan.

Situasi ini tidak menguntungkan Bogi yang sejak awal dirundung isu kecurangan Pemilu 2024. Krisis kepercayaan, ekonomi, dan politik telah melahirkan situasi serba tidak pasti. Dalam acara "Rakyat Bicara" di I-News, situasi ini disebut sebagai situasi gelap, di mana pertumbuhan ekonomi tersendat dan berbagai indikator menunjukkan kelemahan internal dan eksternal.

Presiden RI Prabowo membantah dan menyatakan Indonesia tidak gelap. Namun, bantahan ini tidak banyak berguna karena nilai tukar (financial) terus melemah, harga BBM (fuel) meroket, sikap saling percaya (fashion) memburuk, media sosial kisruh, dan langit Indonesia diizinkan untuk pesawat AS melintas (frequency). Ini berarti tinggal masalah pangan (food).

Dalam konteks pangan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) meningkat. Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026, harga beras relatif stabil karena pemerintah menjamin pasokan yang cukup. Saat itu, cadangan beras mencukupi untuk 5-6 bulan ke depan.

Pada 23 April 2026, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang wartawan dan sejumlah pengamat untuk meninjau CBP. Amran, yang telah melaporkan 192 pejabat dan 76 di antaranya menjadi tersangka, ingin membuktikan capaian kerjanya. Dalam konferensi pers di gudang sewaan Bulog di Karawang, Amran menyampaikan CBP mencapai 5 juta ton, produksi beras 2025 sebesar 34,69 juta ton, PDB Pertanian 5,78 persen, dan NTP 125,35. Data ini bersumber dari BPS, Bapanas, FAO, dan USDA. Namun, Amran tidak menyampaikan data alih fungsi lahan dan jumlah petani gurem.

Pertanyaan pun muncul: apakah CBP berasal dari seluruh sentra produksi beras di Indonesia? Apakah PDB Pertanian 5,78 persen menggambarkan kondisi mikro petani? Karena NTP 125,35 adalah angka agregat, bagaimana NTP per subsektor dan per daerah? CNN juga bertanya tentang kenaikan HET.

Kenaikan HET merupakan dilema karena akan mendorong inflasi. Kebijakan ini lebih merupakan penyelamatan penggilingan modern. Rezim moneter bebas sejak reformasi bertujuan menstabilkan nilai tukar dengan mengendalikan inflasi, sehingga HET dipertahankan dan penggilingan dikorbankan.

Terkait CBP, Amran Sulaiman menjawab bahwa semua pihak bisa memeriksa gudang Bulog yang berkapasitas 3 juta ton, sementara sisanya disewa dari gudang swasta. Amran benar, tetapi tidak menyampaikan produktivitas petani tadah hujan dan siapa yang menikmati pertumbuhan 5,78 persen. NTP 125,35 memang benar, tetapi daya beli petani tanaman pangan rendah karena NTP 99,86. Angka ini terkonfirmasi oleh FAO.

Menurut FAO, akses pangan sehat di negara berpendapatan tinggi adalah USD 4,22 per hari. Untuk Indonesia, akses pangan sehat ini lebih mahal, yaitu USD 4,75 per hari. BPS juga melaporkan bahwa kekurangan gizi mencapai 8,27 persen. Namun, produktivitas petani meningkat menjadi 6,355 ton per hektar.

Dengan demikian, CBP menunjukkan ketahanan pangan menuju kemandirian. CBP 5 juta ton setara dengan ketersediaan pangan yang terjamin hingga 11 bulan ke depan, selama El Nino Godzilla, perubahan iklim, dan perang AS vs Iran terantisipasi. Beras, yang telah menjadi kancah politik sejak era Soeharto, membuat rakyat Indonesia tidak takut kekurangan beras. Inilah politik beras atau politik perut, terutama karena ketersediaan ini bukan dari impor.

Namun, masyarakat kelas lain berhadapan dengan masalah nilai tukar, harga BBM yang melambung, dan harga listrik yang membuat subsidi APBN naik. Kondisi ini membuat Bogi diselamatkan oleh Amran, setidaknya di sektor pangan. Bogi boleh sedikit tenang karena rakyat tidak cemas akan ketersediaan beras. Bogi tinggal bernegosiasi dengan kelompok lain yang perlu diakomodasi.

Bogi juga harus berpikir bagaimana pihak asing tidak menunggangi kelemahan internal. Pada tahap ini, Bogi harus bercermin apakah mereka telah sungguh-sungguh memegang sumpah jabatan dan menjalankan amanat kekuasaan sesuai UUD 1945, merujuk aspirasi masyarakat, dan meningkatkan legitimasi publik.

Bogi wajib membuktikan bahwa tudingan miring dan bersifat personal adalah salah. Jika sebaliknya, CBP yang cukup tidak akan berguna. Harga kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada HET beras. Pilihan ada di tangan Bogi: melanjutkan krisis kepercayaan, amburadul, dan pembangkangan sosial, atau segera berbenah diri bahwa ada yang salah dan perlu diperbaiki. Ini adalah kesempatan bagi Bogi. Jika tidak, siapapun yang menghianati Pembukaan UUD 1945, semangat kejuangan, dan nilai-nilai perjuangan pendiri republik, akhir kekuasaannya akan seperti di Tehran. Waktu telah dan akan selalu memberikan buktinya.

(Penulis adalah pengamat politik ekonomi)