Sebuah rapat formal berubah saat Susi Pudjiastuti, mantan menteri yang dikenal tak kenal takut, tak mampu lagi membendung amarahnya.
Dengan suara bergetar menahan emosi, ia memilih walk out dari pertemuan yang membahas masa depan tanah kelahirannya, Pangandaran, setelah merasa suaranya diabaikan.
Ini bukan sekadar ledakan emosi. Ini adalah puncak kegeraman seorang putri daerah yang melihat laut yang membesarkannya terancam "dikapling-kapling" oleh kebijakan yang ia sebut akan menghancurkan segalanya.
"Saya Mau Keluar Saja, Percuma"
Momen klimaks terjadi saat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengalokasikan 1.000 hektare laut untuk keramba jaring apung (KJA) dibahas.
Merasa argumennya untuk melindungi ekosistem laut dan pariwisata mental, Susi menyerah. "Saya mau keluar saja, percuma," cetusnya, sebuah kalimat singkat yang sarat dengan kekecewaan mendalam terhadap proses pengambilan keputusan yang ia anggap tuli.
Sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, Susi melontarkan kalimat paling tajam yang langsung menjadi sorotan.
Ia menggugat logika dasar dari upaya memberikan hak eksklusif atas laut kepada segelintir pihak.
"Laut kok dikapling-kapling? Memang nenek moyangnya punya laut?" semprot Susi.
Pertanyaan retoris ini bukan sekadar kemarahan, melainkan sebuah kritik fundamental terhadap komodifikasi laut.
Baginya, laut adalah milik bersama, ruang hidup nelayan kecil, dan aset publik untuk pariwisata, bukan sepetak tanah yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan investor.
Susi telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun citra Pangandaran dari kawasan nelayan menjadi destinasi wisata premium.
Rencana KJA skala besar ini ia anggap sebagai pengkhianatan terhadap semua kerja keras tersebut. Amarahnya adalah representasi dari suara ribuan warga Pangandaran yang menggantungkan hidup pada keindahan alam, bukan pada industri yang berpotensi merusaknya.
Sikapnya yang tanpa kompromi menjadi benteng terakhir bagi kelestarian laut Pangandaran.
Sumber: suara
Foto: Susi Pudjiastuti walk out saat rapat (Instagram)
Artikel Terkait
3 Kebijakan Pemerintah yang Memberatkan Kelas Menengah: BBM Naik, Mobil Listrik Kena Pajak, hingga Tol Kena PPN
Vaksin HPV untuk Laki-Laki Dimulai 2026: Sasaran, Manfaat, dan Strategi Cegah Kanker Serviks
Polemik Ijazah Jokowi Menurut Pengacara: Tak Selesai Meski Ditunjukkan ke Publik
Rismon Sianipar Akui Ijazah Jokowi Asli: Analisis Forensik Ungkap Watermark UGM