Namun, situasi kini berbeda. Presiden Prabowo Subianto memilih melakukan efisiensi dan sesungguhnya rakyat mendukung hal tersebut.
Sayangnya, di saat yang bersamaan anggota dewan justru mendapat kenaikan tunjangan. Sehingga membuat rakyat geram dan turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.
"Rakyat menganggap elite politik ekonomi berkolaborasi membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak tetapi membebani rakyat. Contoh yang paling mudah ini tentang tunjangan yang diterima oleh anggota DPR," jelasnya.
Maka dari itu, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut menekankan, hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa empati dari para penguasa.
"Misal kalau macet, ya bareng-bareng. Tidak perlu pejabat merasa kalau macet harus duluan,” Jadi kalau bisa bikin meeting jangan di tempat yang berjauhan, deket-deket aja dan jangan di jam macet. Kalaupun di jam macet ya berangkat lebih awal," pungkas Hensat.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019