Beberapa gejala yang mulai terlihat antara lain pernyataan Luhut yang meminta Prabowo jangan mau diatur organisasi buruh soal kebijakan upah. Selain itu, Luhut juga terang-terangan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik dana sebesar Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA).
Meski menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut harus sadar Prabowo adalah seorang Kepala Negara yang memegang tanggung jawab besar terhadap arah kebijakan negara.
"Prabowo punya agenda dan preferensi sendiri, jangan memengaruhi apalagi mengatur," tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia