Beberapa gejala yang mulai terlihat antara lain pernyataan Luhut yang meminta Prabowo jangan mau diatur organisasi buruh soal kebijakan upah. Selain itu, Luhut juga terang-terangan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik dana sebesar Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA).
Meski menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut harus sadar Prabowo adalah seorang Kepala Negara yang memegang tanggung jawab besar terhadap arah kebijakan negara.
"Prabowo punya agenda dan preferensi sendiri, jangan memengaruhi apalagi mengatur," tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019