Beberapa gejala yang mulai terlihat antara lain pernyataan Luhut yang meminta Prabowo jangan mau diatur organisasi buruh soal kebijakan upah. Selain itu, Luhut juga terang-terangan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik dana sebesar Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA).
Meski menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut harus sadar Prabowo adalah seorang Kepala Negara yang memegang tanggung jawab besar terhadap arah kebijakan negara.
"Prabowo punya agenda dan preferensi sendiri, jangan memengaruhi apalagi mengatur," tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI