Ia menguraikan bahwa ketimpangan dalam Perjanjian Dagang Resiprokal ini terlihat dari dimasukkannya poin-poin yang berada di luar urusan ekonomi bilateral langsung antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Yang diperjanjikan akhirnya bukan cuma sekadar perdagangan. Ada persoalan geopolitik, ada larangan untuk ikut memvonis ekonomi pihak yang tidak disetujui oleh Amerika. Ada juga larangan untuk melakukan tindakan sepihak. Ini jelas tidak imbang dan tidak setara," papar Ichsan.
Sindiran terhadap Kapasitas Tim Negosiator
Berdasarkan analisis tersebut, Ichsanudin Noorsy menyindir kegagalan tim negosiator ekonomi pemerintah. Ia memberikan label yang menggambarkan kapasitas mereka yang dinilai tidak memadai.
"Makanya saya bilang mereka bukan negosiator. Bisa jadi 'janitor' jadinya. Karena tidak punya informasi yang cukup," tegasnya menambahkan.
Kritik ini menyoroti urgensi transparansi dan kesiapan informasi dalam perundingan internasional, khususnya perjanjian dagang yang berdampak luas pada kedaulatan ekonomi Indonesia.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia