Ia menguraikan bahwa ketimpangan dalam Perjanjian Dagang Resiprokal ini terlihat dari dimasukkannya poin-poin yang berada di luar urusan ekonomi bilateral langsung antara Indonesia dan Amerika Serikat.
"Yang diperjanjikan akhirnya bukan cuma sekadar perdagangan. Ada persoalan geopolitik, ada larangan untuk ikut memvonis ekonomi pihak yang tidak disetujui oleh Amerika. Ada juga larangan untuk melakukan tindakan sepihak. Ini jelas tidak imbang dan tidak setara," papar Ichsan.
Sindiran terhadap Kapasitas Tim Negosiator
Berdasarkan analisis tersebut, Ichsanudin Noorsy menyindir kegagalan tim negosiator ekonomi pemerintah. Ia memberikan label yang menggambarkan kapasitas mereka yang dinilai tidak memadai.
"Makanya saya bilang mereka bukan negosiator. Bisa jadi 'janitor' jadinya. Karena tidak punya informasi yang cukup," tegasnya menambahkan.
Kritik ini menyoroti urgensi transparansi dan kesiapan informasi dalam perundingan internasional, khususnya perjanjian dagang yang berdampak luas pada kedaulatan ekonomi Indonesia.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019