Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan publik setelah langkah politiknya turun gunung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan ini memicu berbagai reaksi dan analisis dari pengamat politik tanah air.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai langkah Jokowi yang hanya menjabat sebagai dewan pembina di PSI tidak akan memberikan pengaruh maksimal. Menurutnya, posisi simbolis ini jauh berbeda jika Jokowi memegang kendali langsung sebagai ketua umum.
"Dengan posisi hanya sebagai dewan pembina, pengaruh Jokowi dinilai tidak akan maksimal jika dibandingkan bila ia memegang kendali langsung sebagai ketua umum," ujar Saiful dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).
Dalam logika politik praktis, posisi simbolik seringkali tidak cukup untuk menggerakkan mesin partai secara signifikan. Wajar jika muncul anggapan bahwa peran tersebut terlalu kecil untuk figur sekelas Jokowi yang pernah berada di puncak kekuasaan nasional.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia