Saiful juga menambahkan, langkah "turun gunung" ini berpotensi memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat jika tidak disertai tujuan politik yang jelas. Publik kini lebih kritis dan tidak mudah diyakinkan dengan narasi normatif.
"Publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan narasi normatif. Mereka menuntut kejelasan arah dan tujuan. Tanpa itu, setiap langkah politik akan selalu dibaca sebagai bagian dari agenda tersembunyi, bukan pengabdian murni," tegas Saiful.
Lebih lanjut, Saiful menekankan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya citra pribadi Jokowi, tetapi juga standar etika politik pasca-kekuasaan di Indonesia. Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan.
"Seorang mantan presiden seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam melepaskan kekuasaan secara elegan, bukan justru terus berada di orbitnya tanpa kejelasan peran. Jika tidak, maka publik akan terus mempertanyakan ini tentang negara, atau sekadar perpanjangan pengaruh?" pungkas Saiful.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia