Namun kini, perjalanan politik Noel tercoreng. Ia menjadi pejabat pertama di Kabinet Merah Putih yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Statusnya sebagai orang dekat Jokowi yang kemudian masuk lingkaran kekuasaan Prabowo, membuat kasus ini semakin menjadi sorotan publik.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, menilai kasus Noel memperlihatkan adanya persoalan serius dalam proses rekrutmen pejabat negara.
Menurutnya, integritas dan profesionalitas semestinya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan jabatan, bukan sekadar imbalan politik.
“Indikasi yang muncul adalah proses rekrutmen menteri selama ini tidak menjadikan faktor integritas sebagai variabel penentu," kata Andi kepada RMOL di Jakarta Jumat, 22 Agustus 2025.
Kasus Noel, kata Andi, menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa jabatan publik bukan semata soal loyalitas politik, melainkan juga soal kredibilitas moral dan akuntabilitas kinerja.
Jika hal itu terus diabaikan, ia khawatir akan semakin banyak pejabat yang terseret kasus serupa di kemudian hari.
"Sejatinya integritas, moralitas, dan profesionalitas harus menjadi basis pengangkatan menteri, bukan karena transaksi politik,” tandas Andi Yusran.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI