MULTAQOMEDIA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kondisi perekonomian nasional dari masa ke masa, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga Prabowo Subianto.
Menurutnya, setiap periode kepemimpinan memiliki tantangan dan kebijakan berbeda yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi di Era SBY
Purbaya menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus 6%.
Kondisi itu ditopang oleh pertumbuhan uang beredar yang rata-rata mencapai 17% lebih, sehingga kredit perbankan dapat tumbuh hingga 22%.
“Zaman Pak SBY tumbuh 6%. Itu karena uang di sistem cukup dan kredit tumbuh 22%,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/9).
Ia mengakui, pembangunan infrastruktur di era SBY tidak semasif saat ini, namun sektor swasta lebih hidup dan menjadi motor utama ekonomi.
Kontribusi sektor swasta juga berdampak positif terhadap penerimaan negara.
“Tax ratio di zaman SBY lebih baik. Walaupun tidak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang jalan, sehingga lebih banyak bayar pajak,” ujarnya.
Ekonomi Era Jokowi Dinilai Melambat
Berbeda dengan SBY, Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi rata-rata hanya sekitar 5% atau di bawah.
Menurutnya, hal ini dipengaruhi pertumbuhan uang beredar yang rendah, yakni hanya sekitar 7%, bahkan sempat 0% selama dua tahun sebelum krisis.
Dengan kondisi tersebut, Purbaya menyebut ekonomi seperti “dicekik” karena swasta yang selama ini menggerakkan 90% perekonomian justru melambat, sementara pemerintah menjadi mesin penggerak utama.
“Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7%, bahkan sempat 0%. Ekonomi seperti dicekik. Saya kaget saat kembali diminta membantu pemerintah tahun 2020, karena ekonomi sulit bergerak meski sudah ada stimulus,” jelasnya.
Peringatan untuk Pemerintahan Prabowo
Menkeu juga memberi peringatan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan.
Menurutnya, jika belanja pemerintah tetap lambat dan kebijakan moneter tidak lebih longgar, kondisi bisa lebih buruk dibanding era SBY maupun Jokowi.
“Kalau pemerintah lambat belanjanya dan moneter juga mencekik, maka bisa lebih buruk dari dua era sebelumnya, karena dua mesin mati,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, pelajaran dari pengalaman SBY dan Jokowi adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara peran fiskal dan moneter agar pertumbuhan swasta tetap berjalan beriringan dengan belanja pemerintah.
Sumber: PorosJakarta
Artikel Terkait
PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun
PHK Massal TikTok: Karyawan Teknologi Tokopedia Tersisa 35 Orang, Operasional Pindah ke China
Indonesia Siap Terapkan B50 Mulai 2026: Langkah Strategis Menuju Swasembada Energi
Purbaya ke China Urus Panda Bond, Ekonom: Jangan Dibesar-besarkan, Ini Baru Cari Utang!