“Kita ribut soal Whoosh, masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” tuturnya.
Luhut yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi menjelaskan pihak China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, prosesnya sempat tertunda karena adanya pergantian pemerintahan.
“Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya tim segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” tuturnya. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani perihal Keppres ini.
Sementara itu terkait anggapan bahwa proyek kereta cepat berpotensi menjadi “jebakan utang” China, Luhut menolak keras pandangan tersebut. Ia menegaskan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama pemerintah bekerja secara solid dan berbasis data.
Sebelumnya, proyek besutan mantan presiden Joko Widodo ini memicu polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. Ia menyerahkan masalah tersebut ke Danantara, sebagai pihak yang membawahi proyek tersebut
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Indonesia Paling Rentan Terimbas Konflik Timur Tengah, Ini Analisis Risiko S&P Global
Subsidi BBM Malaysia Melonjak 4 Kali Lipat: Penyebab, Dampak, dan Respons Pemerintah
Harga Pertalite Naik 2026? Simak Jadwal & Penyebab Kenaikan Usai Lebaran
Harga Pertamax Bisa Tembus Rp 20.700 per Liter? Ini Analisis dan Dampak Geopolitik