Rupiah Anjlok ke Rp 18.000-an, BI Sebut Konflik Timur Tengah Jadi Penyebab Utama
Bank Indonesia (BI) secara resmi menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut saat ini dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap stabilitas mata uang Garuda di pasar global.
Konflik Timur Tengah Dorong Harga Minyak dan Tekan Rupiah
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa memanasnya kembali konflik di Timur Tengah menyebabkan harga minyak dunia bertahan di level tinggi. Situasi ini meningkatkan risiko inflasi global dan memicu aksi jual besar-besaran oleh investor di negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujar Destry pada Kamis, 4 Juni 2026.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang telah menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS pada hari yang sama.
Data Terbaru: Rupiah Tembus Rp 18.023 per Dolar AS
Mengutip data Bloomberg pada Kamis (4/6/2026) pagi, nilai tukar rupiah tercatat berada di posisi Rp 18.023 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan sebesar 57 poin jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan pada hari sebelumnya.
Strategi BI: Intervensi Pasar dan Penguatan Instrumen Moneter
Untuk menahan laju pelemahan rupiah, Destry menegaskan bahwa BI akan memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang pro-market. Langkah ini bertujuan untuk tetap menarik aliran modal asing masuk ke dalam instrumen aset domestik.
Intervensi yang berkesinambungan akan dilakukan secara konsisten melalui beberapa jalur, antara lain:
Artikel Terkait
Pajak Rumah Sewa 2027: Pemerintah Incar Pemilik Rumah Kedua dan Juragan Kontrakan
Pemerintah Lunasi Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun Pakai APBN, Dicicil 6 Tahun
Harga BBM Non-Subsidi Pertamina Turun per 1 Agustus 2026: Daftar Lengkap Pertamax, Turbo, dan Dexlite di Seluruh Wilayah Indonesia
PDIP Kritik APBN 2025: Utang Rp9.658 Triliun dan Defisit Membengkak Rp54 Triliun