Pasalnya, setiap daerah memiliki potensi komoditas sekaligus pasar yang mampu membentuk rantai pasok mikro.
"Dalam jangka menengah-panjang, KMP tidak hanya mampu memutus mata rantai praktik lintah darat yang mencekik masyarakat, namun juga potensial mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, KMP berpeluang membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada upaya pendampingan dan pengawasan terhadap KMP. Tentunya dalam konteks ini kita membutuhkan partisipasi semua pihak baik Dekopin, pemda, terutama anggota Koperasi.
"Apa yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo pada sambutannya adalah krusial. Agar KMP tidak bernasib seperti KUD," tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Indonesia Paling Rentan Terimbas Konflik Timur Tengah, Ini Analisis Risiko S&P Global
Subsidi BBM Malaysia Melonjak 4 Kali Lipat: Penyebab, Dampak, dan Respons Pemerintah
Harga Pertalite Naik 2026? Simak Jadwal & Penyebab Kenaikan Usai Lebaran
Harga Pertamax Bisa Tembus Rp 20.700 per Liter? Ini Analisis dan Dampak Geopolitik