Pasalnya, setiap daerah memiliki potensi komoditas sekaligus pasar yang mampu membentuk rantai pasok mikro.
"Dalam jangka menengah-panjang, KMP tidak hanya mampu memutus mata rantai praktik lintah darat yang mencekik masyarakat, namun juga potensial mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, KMP berpeluang membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada upaya pendampingan dan pengawasan terhadap KMP. Tentunya dalam konteks ini kita membutuhkan partisipasi semua pihak baik Dekopin, pemda, terutama anggota Koperasi.
"Apa yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo pada sambutannya adalah krusial. Agar KMP tidak bernasib seperti KUD," tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Rupiah Anjlok ke Rp 18.023, BI Beberkan Dampak Konflik Timur Tengah dan Strategi Intervensi
Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS: Penyebab, Dampak, dan Prediksi Pelemahan Selanjutnya
Rupiah Tertekan ke Rp 17.858 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Sebut Pelemahan Tidak Wajar
Gaji ke-13 ASN 2026 Cair 2 Juni, Ini Besaran Lengkap Berdasarkan Jabatan dan Masa Kerja