5 Fakta Suami-Istri Dalang Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni, Hasut Massa Lewat Medsos Hingga Grup WA!

MULTAQOMEDIA.COM - Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri berinisial SB dan G, yang diduga sebagai dalang penjarahan rumah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni.

Keduanya terbukti menyebarkan ajakan provokatif lewat media sosial hingga WhatsApp untuk menggerakkan massa.

Berikut lima fakta terkait pasutri provokator penjarahan rumah Sahroni.

1. Dalang Penjarahan dari Medsos dan WhatsApp

Pasangan SB dan G diketahui aktif menghasut massa lewat media sosial dan pesan instan. 

Ajakan itu memicu kericuhan hingga aksi penjarahan rumah Ahmad Sahroni dan penyerangan ke Polres Metro Jakarta Utara.

2. Gunakan Akun Facebook “Nannu” dan “Bambu Runcing”

Identitas digital mereka terungkap. SB berperan melalui akun Facebook bernama “Nannu”, sedangkan istrinya, G, mengoperasikan akun “Bambu Runcing”. Keduanya menjadi pusat penyebaran konten provokatif.

3. Admin Grup WhatsApp dengan 192 Anggota

Selain Facebook, SB juga mengelola grup WhatsApp bernama Kopi Hitam, yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan ACAB 1312. 

Grup dengan 192 anggota itu digunakan untuk mengumpulkan massa yang mendatangi rumah Sahroni.

4. Ditangkap Polisi dengan Barang Bukti 2 Ponsel

SB dan G diciduk tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 1 September 2025. 

Polisi menyita dua unit ponsel sebagai barang bukti yang dipakai menyebarkan ajakan ricuh.

5. Terancam Hukuman Berat Hingga 6 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, keduanya dijerat UU ITE dan KUHP dengan ancaman hukuman berat. 

SB dan G terancam pidana maksimal 6 tahun penjara, serta pasal tambahan lain yang bisa memperberat hukuman.

Selain pasutri tersebut, polisi juga meringkus CS, pemilik akun TikTok @Cecepmunich, yang membuat konten provokatif untuk menggerakkan aksi demonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Penangkapan suami istri dalang penjarahan ini menunjukkan peran penting media sosial dalam memicu kerusuhan. 

Polisi mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan platform digital, karena jejak digital dapat menjadi bukti hukum yang memberatkan pelaku provokasi.

Sumber: Suara