Benny menekankan, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat penyalahgunaan, maka harus ada pembatasan dan pengawasan yang ketat dari hukum.
“Bukan sebaliknya hukum malah diawasi dan diperalat kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu pengawasan hukum yang kuat menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan pada relnya, sekaligus mencegah lahirnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.
Pernyataan Benny ini menyusul terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diapresiasi banyak pihak.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Staf PBNU Mangkir Panggilan KPK Kasus Korupsi Kuota Haji Era Yaqut: Ini Kata Juru Bicara
Motif Balas Dendam di Balik Pembunuhan Nus Kei di Bandara Langgur Terungkap
KPK Ungkap Modus Baru: Uang Korupsi Dikucurkan ke Sugar Baby, Ini Risiko Hukumnya
Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya: Kronologi Lengkap Kasus Kritik Swasembada Pangan