Benny menekankan, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat penyalahgunaan, maka harus ada pembatasan dan pengawasan yang ketat dari hukum.
“Bukan sebaliknya hukum malah diawasi dan diperalat kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu pengawasan hukum yang kuat menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan pada relnya, sekaligus mencegah lahirnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.
Pernyataan Benny ini menyusul terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diapresiasi banyak pihak.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Rektor Unsoed Tersangka Gratifikasi Rp680 Juta dari PMB Jalur Mandiri 2025-2026
KPK Periksa Mantan Wabup dan 8 Pejabat Sukoharjo, Bongkar Kode Rahasia Padakno Karo Bapak dalam Kasus Pemerasan Etik Suryani
Kejagung Buka Suara: Trading in Influence di Kasus Jampidsus Febrie Bukan Pasal Pidana, Ini Penjelasan Lengkapnya
Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Diciduk KPK: Uang Ratusan Juta Diamankan dalam OTT Suap Penerimaan Mahasiswa Baru