MULTAQOMEDIA.COM - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, kembali memicu kontroversi internasional dengan menyerukan pengosongan Jalur Gaza secara permanen. Dalam pernyataannya yang keras, ia menginginkan wilayah tersebut dikosongkan dari warga Palestina dan kemudian diisi dengan permukiman baru milik Israel.
Ben Gvir dengan tegas menyatakan bahwa seluruh Gaza harus menjadi milik Israel. Pernyataan kontroversial ini disampaikannya dalam sebuah podcast bersama Rom Braslavski, mantan tawanan Israel yang sebelumnya ditahan di Gaza, pada Minggu (16/8/2026).
Selain menyerukan pengosongan Gaza, Ben Gvir berulang kali menegaskan bahwa wilayah tersebut akan sepenuhnya berada di bawah kendali Israel. Ia mendorong pembangunan permukiman Israel di atas tanah yang saat ini menjadi rumah bagi jutaan warga Palestina.
Seruan radikal ini langsung menuai kekhawatiran besar dari berbagai pihak, terutama terkait potensi pengusiran paksa warga Palestina dari tanah kelahiran mereka. Para pakar hukum internasional sebelumnya telah memperingatkan bahwa tindakan pengusiran paksa atau pemindahan penduduk secara sistematis dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis dan pelanggaran berat hukum internasional, tergantung pada keadaan dan pembuktiannya.
Dalam kesempatan yang sama, politikus sayap kanan ekstrem itu juga melontarkan seruan brutal terhadap warga Gaza. Ia secara eksplisit meminta militer Israel untuk membunuh 30 hingga 40 warga Gaza setiap malam.
"Ada orang-orang di sana yang tidak layak hidup. Mereka seharusnya tidak hidup. Mereka bahkan bukan manusia," ujar Ben Gvir kepada Braslavski.
Pernyataan ini menjadi babak terbaru dari serangkaian kontroversi yang dilontarkan Ben Gvir di tengah situasi perang Gaza yang masih berlangsung. Ia diketahui secara terbuka tidak setuju dengan keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengurangi intensitas serangan militer di Gaza berdasarkan proposal gencatan senjata yang sedang dibahas.
Alih-alih mendukung gencatan senjata, Ben Gvir justru mendorong peningkatan serangan dan pembunuhan terhadap warga Gaza. Meskipun menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional dan menjadi bagian dari kabinet keamanan Israel, ia tidak memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan militer melakukan operasi serangan di Gaza.
Artikel Terkait
Warga Gaza Rayakan HUT ke-81 RI dengan Lukisan Merah Putih di Tengah Reruntuhan
Trump Ancam Aneksasi Selat Hormuz, Iran Tegaskan Kedaulatan Tak Bisa Diganggu Gugat
Trump Ganti Pesawat Secara Rahasia di KTT NATO: Antisipasi Ancaman Rudal Iran?
Gempa Kolombia Magnitudo 7,4: Kemlu Pastikan Seluruh WNI Aman, KBRI Bogota Siaga