Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin memanas, dengan prediksi pencopotan akan terjadi dalam waktu dekat.
Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, memperkirakan Presiden Prabowo akan mengambil langkah tersebut pada bulan Oktober.
"Saya memang memperkirakan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan diganti pada Oktober, paling tidak setelah 5 Oktober Hari TNI," ujar Selamat Ginting dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Refly Harun, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, situasi di Jakarta yang belum sepenuhnya stabil menjadi salah satu indikator utama.
"Di Jakarta ini situasi masih belum stabil menurut saya. Salah satu indikasinya, mobil-mobil atau kendaraan tempur masih berada di Monas. Jadi ini indikasi bahwa siaga 1 masih berlaku," ungkapnya.
Selamat Ginting menilai, Listyo Sigit yang hampir lima tahun menjabat dianggap gagal mengendalikan situasi dan loyalitas di internal Polri.
"Listyo Sigit gagal mengendalikan para jenderal untuk mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat."
"Ketika loyalitas anak buah sudah tidak tegak lurus atau bercabang-cabang karena rumor pergantian Kapolri, mereka ibarat perahu karam yang tentu akan menyelamatkan diri,” paparnya.
Mengenai calon pengganti, Selamat Ginting meyakini Presiden Prabowo akan memilih tokoh senior, kemungkinan dari angkatan Akpol 1990.
Nama yang mencuat adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
"Kalau Dedi Prasetyo dipilih, ia mungkin hanya akan menjabat sekitar satu tahun," katanya, merujuk pada masa pensiun angkatan 1990 tahun depan.
Namun, ia mengemukakan keputusan final, tetap berada di tangan presiden.
Sumber: suara
Foto: Posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut rentan untuk diganti dalam waktu dekat. [Suara.com/Novian]
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?