SP3 Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis: Bukti Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum?

Oleh: Ahmad Khozinudin

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dinilai sebagai konfirmasi bahwa kinerja penyidik Polda Metro Jaya berada di bawah kendali politik dari Solo, merujuk pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alasan Di Balik Tuduhan Intervensi Politik

Analisis ini didasarkan pada tiga poin kunci yang menunjukkan penyimpangan dari prosedur hukum yang berlaku.

1. Perintah Langsung dari Istana

Menurut keterangan Eggi Sudjana, tidak pernah ada permintaan maaf atau proses perdamaian yang diajukan kepada Jokowi. Eggi menyatakan dirinya tidak layak sebagai tersangka dan meminta Jokowi untuk memerintahkan Kapolri dan Kapolda Metro menghentikan kasusnya. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti oleh ajudan presiden, Kompol Syarif, kepada penyidik. Realitas ini menunjukkan aparat bekerja berdasarkan perintah, bukan asas dan prosedur hukum.

2. Mengabaikan Pelapor Lain