Analisis Kontroversi Ijazah Jokowi: Kekuatan Politik yang Berubah?

Oleh: Erizal (Direktur ABC Riset & Consulting)

Meskipun terlihat masih kuat, analisis politik menunjukkan bahwa kekuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalami pengurangan signifikan dibandingkan masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari berbagai perkembangan terkini yang menyangkut kontroversi ijazahnya.

Perubahan Aturan dan Sikap Institusi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang awalnya melarang pembukaan ijazah, akhirnya dibatalkan oleh KPU sendiri. Lebih lanjut, putusan Komisi Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa ijazah pencalonan seseorang merupakan dokumen publik, bukan dokumen pribadi yang rahasia. Perubahan sikap juga terlihat di ranah peradilan, di mana gugatan terkait ijazah Jokowi yang sebelumnya sering ditolak, kini mulai berproses di Pengadilan Negeri Solo.

Proses Hukum dan Kesimpulan Bareskrim

Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa ijazah yang ditampilkan Jokowi adalah identik. Namun, cara penampilan dokumen yang terkesan dilipat dan hanya berupa fotokopi, menuai pertanyaan publik. Setelah kesimpulan itu, Bareskrim menutup laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Polda Metro Jaya justru melanjutkan dengan penyelidikan dan menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka.

Pakar hukum Refly Harun menyimpulkan langkah ini sebagai bentuk kriminalisasi, karena keaslian ijazah belum dibuktikan secara sah namun penetapan tersangka telah dilakukan. Hal ini juga mendapat sorotan dari pembuat UU ITE, Hendry Subianto, yang merasa perlu meluruskan penerapan pasal.