BPJPH Tegaskan Aturan Jual Daging Babi & Alkohol: Boleh Asal Ada Logo Nonhalal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa penjualan produk seperti daging babi dan minuman beralkohol tidak dilarang. Syaratnya, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan nonhalal secara jelas pada produk.
Kepala BPJPH, Haikal Hassan, menyampaikan bahwa ketentuan ini sering disalahpahami di media sosial. Banyak yang mengira negara melarang peredaran produk nonhalal, padahal tidak.
“Logo halal untuk produk yang halal dan logo nonhalal untuk produk yang nonhalal,” tegas Haikal dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Haikal menegaskan kembali bahwa negara tidak melarang peredaran produk nonhalal. Pemerintah hanya mewajibkan adanya keterangan yang jelas agar konsumen mendapatkan informasi yang benar sebelum membeli.
“Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu enggak masalah sebenarnya, silakan. Negara cuma minta dicantumkan bahwa itu nonhalal, itu saja,” jelasnya.
Sosialisasi Kebijakan Halal dan Ekosistem Daerah
Menurut Haikal, polemik di ruang digital sering muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, BPJPH gencar melakukan sosialisasi kebijakan sertifikasi halal yang lebih masif.
Untuk memperkuat implementasi, BPJPH juga membangun ekosistem halal di daerah dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?