“119 kabupaten di seluruh Indonesia kita siapkan ekosistem itu. Kita ajak Kemendagri karena memberikan sertifikat halal dari anggaran daerah,” ujar Haikal.
Komunikasi dengan Daerah Pariwisata seperti Bali
Haikal mengungkapkan bahwa BPJPH telah berkomunikasi langsung dengan para gubernur, termasuk Gubernur Bali Wayan Koster, untuk meluruskan kekhawatiran.
Dia menegaskan bahwa penerapan standar halal yang jelas justru dapat menjadi daya tarik pariwisata, seperti yang terjadi di negara lain.
Indonesia Jadi Rujukan Standar Halal Negara Lain
Haikal menyebut sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
“Vietnam meminta kepada kami untuk men-setup lembaga serupa BPJPH di sana. Perusahaan di Malaysia juga datang minta sertifikat halal dari Indonesia untuk ekspor,” paparnya.
Dia menegaskan, posisi Indonesia sudah kuat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan menjadi pusat standar bagi beberapa negara tetangga.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri