DPR Cecar BPJPH: Mengapa Dapur MBG Belum Bersertifikat Halal?

Komisi VIII DPR RI memberikan kritik keras kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan. Sorotan utama adalah belum adanya sertifikat halal pada dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah.

Kritik dari Anggota DPR Aprozi Alam

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, dalam rapat kerja bersama BPJPH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026. Aprozi menyatakan bahwa narasi pemerintah tentang produk halal yang mendunia tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Belum satu pun yang saya temukan di daerah pemilihan saya, maupun di Provinsi Lampung, tukang potong ayamnya memiliki sertifikat halal. Termasuk dapur MBG-nya pun belum memiliki sertifikat halal," tegas Legislator dari Dapil Lampung II itu.

Keraguan Serius Terhadap Kehalalan Pangan MBG

Aprozi mengungkapkan keraguan serius terhadap kehalalan bahan pangan yang diolah di dapur MBG. Menurutnya, ketiadaan sertifikat halal pada rumah potong hewan dan tempat pengolahan menimbulkan tanda tanya besar.