MULTAQOMEDIA.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah yang akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menurut Hasto, langkah ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara yang berbahaya.
Hasto menegaskan bahwa aparat militer tidak seharusnya dilibatkan dalam urusan perpajakan yang merupakan kewajiban sipil. Ia khawatir keterlibatan Babinsa justru akan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang oleh negara.
"Penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tegas Hasto saat ditemui di acara pameran sejarah dan arsip foto Meretas Jalan Demokrasi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri