MULTAQOMEDIA.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah yang akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menurut Hasto, langkah ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara yang berbahaya.
Hasto menegaskan bahwa aparat militer tidak seharusnya dilibatkan dalam urusan perpajakan yang merupakan kewajiban sipil. Ia khawatir keterlibatan Babinsa justru akan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang oleh negara.
"Penggunaan elemen-elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan dan itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara," tegas Hasto saat ditemui di acara pameran sejarah dan arsip foto Meretas Jalan Demokrasi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?
Gus Miftah Dituduh Terima Dana Korupsi Kereta Api Rp100 Juta, Akui Bisa Lupa