Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara

Lebih lanjut, politisi senior ini menekankan bahwa urusan perpajakan seharusnya didasari oleh kesadaran dan kewajiban warga negara, bukan dengan pendekatan militeristik. Ia mengingatkan agar praktik penggunaan TNI dan Polri untuk kepentingan kekuasaan tidak kembali terulang di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Hasto juga mengaitkan wacana ini dengan praktik pemungutan pajak pada masa kolonial Hindia Belanda. Mengutip buku "Ratu Adil: Perjuangan Wong Cilik" karya Sindhunata, ia menjelaskan bahwa pemungutan pajak di era kolonial dilakukan dengan melibatkan aparat negara dan tindakan represif terhadap rakyat. Menurutnya, Indonesia tidak boleh kembali ke pola represif semacam itu.

Pada kesempatan yang sama, Hasto juga menyoroti hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Ia menyebutkan bahwa salah satu temuan penting adalah adanya campur tangan pemerintah terhadap kedaulatan partai politik, yang memicu konflik internal hingga melibatkan aparat keamanan dan intelijen.

Hasto menambahkan bahwa serangan terhadap kantor DPP PDI yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri juga mendapat dukungan dari pemerintah. Bahkan, ia mengklaim sejumlah petinggi ABRI hadir dan memimpin langsung dalam peristiwa berdarah tersebut.