Impor 105.000 Pikap India vs Produksi Nasional 400.000 Unit: Polemik dan Dampaknya

Kritik Kadin: Impor CBU Lemahkan Industri Nasional

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menilai impor kendaraan CBU berisiko tinggi melemahkan ekosistem otomotif nasional yang sedang tumbuh.

"Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda bagi perekonomian," tegas Saleh. Ia menambahkan, dominasi kendaraan impor CBU justru akan menekan industri komponen dalam negeri dan melemahkan agenda hilirisasi.

Saleh bahkan menyatakan dengan tegas, "Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh." Atas dasar itu, Kadin mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga tersebut.

Pertanyaan Mendasar di Tengah Program Hilirisasi

Secara regulasi, impor kendaraan niaga memang diperbolehkan karena tidak termasuk barang larangan. Namun, pertanyaan utama yang mengemuka adalah mengenai efisiensi dan dukungan terhadap industri domestik. Jika Indonesia memiliki kapasitas produksi lebih dari 400.000 pikap per tahun, mengapa permintaan 105.000 unit tidak dialihkan untuk mengoptimalkan pabrik dalam negeri?

Polemik ini menyoroti kontradiksi antara kebijakan impor dengan semangat hilirisasi dan penguatan industri nasional. Keputusan akhir pemerintah akan menjadi penentu apakah kapasitas produksi domestik akan dimaksimalkan atau keran impor tetap dibuka meski terdapat ruang produksi yang tersedia.