"Kami meminta kejelasan, mana informasi yang benar? Jangan sampai publik diberi narasi penundaan sebagai formalitas, sementara di lapangan terjadi fait accompli, di mana barang sudah masuk lebih dulu," tegas Andreas, Selasa (24/2/2025).
Desakan untuk Kredibilitas dan Transparansi
DPP GMNI menekankan bahwa publik berhak mengetahui status hukum dan perizinan atas ribuan unit kendaraan yang telah tiba tersebut. Jika benar ada instruksi penundaan, seharusnya tidak terjadi aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
"Ini menyangkut kredibilitas pengawasan instansi terkait dan transparansi tata kelola impor kita. Kejelasan informasi adalah bagian dari keterbukaan kepada publik," tambah Andreas.
Mendesak Klarifikasi Terbuka dari DPR dan PT Agrinas
Organisasi mahasiswa ini pun mendesak DPR RI dan PT Agrinas untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan komprehensif mengenai status sebenarnya dari impor pick up Mahindra ini.
Penjelasan resmi dinilai sangat diperlukan untuk menghentikan simpang siur informasi, mencegah misleading publik, serta menjaga kepercayaan terhadap proses tata niaga dan pengawasan impor nasional.
Artikel Terkait
Rismon Sianipar Akui Ijazah Jokowi Asli: Analisis Forensik Ungkap Watermark UGM
Viral Video Vell TikTok 8 Menit: Fakta, Tato Sensitif & Bahaya Link Palsu
Penkopassus Bantah Isu Seskab Teddy Ditampar Pangkopassus: Klarifikasi Lengkap dan Kronologi Hoaks
Ade Armando & Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Ini Penyebab & Respons Mereka