"Kami meminta kejelasan, mana informasi yang benar? Jangan sampai publik diberi narasi penundaan sebagai formalitas, sementara di lapangan terjadi fait accompli, di mana barang sudah masuk lebih dulu," tegas Andreas, Selasa (24/2/2025).
Desakan untuk Kredibilitas dan Transparansi
DPP GMNI menekankan bahwa publik berhak mengetahui status hukum dan perizinan atas ribuan unit kendaraan yang telah tiba tersebut. Jika benar ada instruksi penundaan, seharusnya tidak terjadi aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
"Ini menyangkut kredibilitas pengawasan instansi terkait dan transparansi tata kelola impor kita. Kejelasan informasi adalah bagian dari keterbukaan kepada publik," tambah Andreas.
Mendesak Klarifikasi Terbuka dari DPR dan PT Agrinas
Organisasi mahasiswa ini pun mendesak DPR RI dan PT Agrinas untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan komprehensif mengenai status sebenarnya dari impor pick up Mahindra ini.
Penjelasan resmi dinilai sangat diperlukan untuk menghentikan simpang siur informasi, mencegah misleading publik, serta menjaga kepercayaan terhadap proses tata niaga dan pengawasan impor nasional.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri