"Kami meminta kejelasan, mana informasi yang benar? Jangan sampai publik diberi narasi penundaan sebagai formalitas, sementara di lapangan terjadi fait accompli, di mana barang sudah masuk lebih dulu," tegas Andreas, Selasa (24/2/2025).
Desakan untuk Kredibilitas dan Transparansi
DPP GMNI menekankan bahwa publik berhak mengetahui status hukum dan perizinan atas ribuan unit kendaraan yang telah tiba tersebut. Jika benar ada instruksi penundaan, seharusnya tidak terjadi aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
"Ini menyangkut kredibilitas pengawasan instansi terkait dan transparansi tata kelola impor kita. Kejelasan informasi adalah bagian dari keterbukaan kepada publik," tambah Andreas.
Mendesak Klarifikasi Terbuka dari DPR dan PT Agrinas
Organisasi mahasiswa ini pun mendesak DPR RI dan PT Agrinas untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan komprehensif mengenai status sebenarnya dari impor pick up Mahindra ini.
Penjelasan resmi dinilai sangat diperlukan untuk menghentikan simpang siur informasi, mencegah misleading publik, serta menjaga kepercayaan terhadap proses tata niaga dan pengawasan impor nasional.
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?