Kekhawatiran lain yang diungkapkan adalah terganggunya pasokan energi nasional jika konflik berlangsung dalam waktu lama. Dengan stok BBM dalam negeri yang relatif terbatas, pemerintah diminta untuk segera melakukan antisipasi.
"Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis," ujar JK.
Pentingnya Sikap Diplomasi dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi
Selain aspek ekonomi, JK juga menekankan pentingnya Indonesia memiliki sikap politik yang jelas menyikapi konflik ini. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia dinilainya perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas dan memanfaatkan peran di forum internasional untuk mendorong perdamaian.
Di sisi domestik, JK menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah harus menetapkan prioritas belanja negara dengan cermat agar pengeluaran, termasuk untuk subsidi, tidak membebani keuangan negara secara berlebihan di tengah ketidakpastian global.
"Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar," pungkas JK.
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?