Tanaman seperti tomat yang melimpah terbuang percuma karena pabrik pengolahan tak bisa beroperasi tanpa pasokan listrik stabil. Upaya pertanian ekologis dan koperasi tak mampu mengimbangi hilangnya bahan bakar dan akses pasar.
Sikap Dingin AS dan Tujuan Politik di Balik Sanksi
Yang lebih mencengangkan adalah sikap para pembuat kebijakan AS. Anggota Kongres dari Partai Republik Florida, Maria Elvira Salazar, secara terbuka menyatakan bahwa penderitaan warga sipil Kuba adalah "hal yang sepadan" untuk tujuan pergantian rezim.
Berdasarkan laporan The New York Times, tujuan AS bukanlah demokrasi atau hak asasi manusia. Pemerintahan Trump berusaha memaksa kepatuhan Kuba dengan mengganti pemimpinnya, membuka ekonomi untuk kepentingan bisnis AS, dan menjadikan Kuba sebagai "negara klien". Penderitaan rakyat Kuba hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai keuntungan strategis dan politik.
Hegemoni vs. Tatanan Internasional Berbasis Aturan
AS sering mengklaim diri sebagai penjaga tatanan internasional. Namun, blokade terhadap Kuba justru menunjukkan hegemoni dan kekacauan. Mencekik kehidupan suatu bangsa dengan kelaparan sebagai senjata merupakan pelanggaran berat. Jika komunitas internasional membiarkan tindakan ini, krisis seperti di Kuba bisa terjadi pada negara lain yang berani menentang kehendak AS.
Krisis kemanusiaan di Kuba tahun 2026 menjadi bukti nyata bagaimana sanksi ekonomi ekstrem dapat digunakan sebagai senjata, dengan mengorbankan nyawa dan hak dasar rakyat sipil yang tak berdosa.
Artikel Terkait
Prada Arif Tewas dengan 10 Luka Tusuk di Tangerang, Polisi Tangkap 4 Pelaku dalam 24 Jam
Hasto Kristiyanto Kritik Keras Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Negara
Ahli Digital Forensik Ungkap Manipulasi Replikasi Data dalam Kasus Ijazah Jokowi
Gibran Duduk di Kursi Menteri Saat Sidang Kabinet: Isyarat Politik atau Sekadar Teknis?