MULTAQOMEDIA.COM - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPR RI. Ia menilai lembaga legislatif semakin jauh dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam diskusi yang digelar Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Ray bahkan menyebut DPR kini memasuki fase baru yang ia sebut sebagai "5D plus 1H".
Ray mengawali kritiknya dengan mengingat kembali istilah populer di era Orde Baru, yaitu "5D" yang merupakan singkatan dari datang, duduk, diam, dengar, dan duit. Menurutnya, kini ada satu tambahan lagi, yaitu "H" yang berarti humas presiden. "Sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu H, humas presiden," kata Ray saat menjadi pembicara dalam diskusi Formappi di Jakarta Timur, Senin (1/6/2026).
Ray menilai kecenderungan ini terlihat ketika sejumlah anggota DPR lebih sibuk menjelaskan atau membela pernyataan Presiden dibanding menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, ia menyoroti respons sejumlah anggota DPR terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak gejolak nilai tukar dolar AS.
Menurut Ray, alih-alih meminta penjelasan pemerintah atau memanggil Kemenkeu dan instansi terkait untuk membahas substansi pernyataan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun justru lebih dahulu memberikan klarifikasi kepada publik mengenai maksud Presiden. "Padahal DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, bukan menjadi pihak yang menjelaskan pernyataan pemerintah," ujar dia.
Artikel Terkait
Hadiah Piala Dunia Spanyol Rp 895 M Terancam Dipotong Pajak 30% oleh AS
Demo Ricuh di Kejagung: Massa Tuntut Penangkapan Febrie Adriansyah
Conor McGregor Rugi Rp1,79 Miliar Usai Taruhan Final Piala Dunia 2026 Gagal
Presiden Prabowo Lantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia