Ray juga menyoroti polemik bantuan hewan kurban Presiden yang sempat menjadi perhatian publik. Ia mengkritik pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menjelaskan bahwa program bantuan sapi kurban Presiden tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat. Menurut Ray, sikap semacam itu semakin memperkuat kesan bahwa sebagian anggota DPR lebih banyak berperan membela pemerintah dibanding mengawasi jalannya pemerintahan.
"Kalau DPR lebih sibuk menjadi juru bicara pemerintah, lalu siapa yang menjalankan fungsi pengawasan? Padahal fungsi utama parlemen adalah melakukan checks and balances," katanya.
Meski melontarkan kritik, Ray menegaskan dirinya tidak mendorong pendekatan represif terhadap perbedaan pendapat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara yang gemar menghukum setiap kritik atau pandangan yang berbeda. "Karena itu, kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi," ujarnya.
Menurut Ray, kritik terhadap DPR perlu terus disuarakan agar lembaga legislatif kembali menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal. "Ini yang harus terus diingatkan. Fungsi kita adalah menjaga checks and balances agar demokrasi tetap berjalan sehat," pungkasnya.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri