Kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, selama dua periode dinilai telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat tajam antara kelompok miskin dan kaya di Indonesia.
Sejak memimpin pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, peta kekayaan konglomerat Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan istilah "9 Naga" telah berubah drastis. Jumlahnya bukan lagi sembilan, melainkan telah mencapai 50 orang. Di sisi lain, warga miskin tetap berada dalam kondisi kemiskinan yang stagnan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam peluncuran dan diskusi buku berjudul "Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi".
"Jadi bukan 9 (naga/konglomerat), 50 orang yang paling kaya, itu kekayaannya terus melesat. Dan tahun 2024, 50 orang yang paling kaya ini setara 50 juta orang Indonesia. Di tahun 2026, (kekayaan 50 konglomerat) setara 55 juta orang Indonesia, dan ketimpangannya itu dipupuk dari Rp2.508 triliun di 2019 melesat menjadi Rp4.651 triliun," kata Bhima.
Bhima menjelaskan, kekayaan para konglomerat ini melesat berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jokowi, salah satunya adalah kebijakan hilirisasi.
"Siapa yang antek asing, yang menjual hilirisasi ke China? 80 persen lebih tujuan ekspor kita ke China. Begitu kita butuh mobil listrik, baterai, kita impor habis-habisan," jelasnya.
Artikel Terkait
Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Kritik Ijazah Jokowi Berujung Hukum, Analis Sebut Ini Malapetaka Bangsa
Said Didu Beberkan Modus BGN Rampok Uang Negara Lewat Dapur Fiktif dan Markup Anggaran MBG
PDIP Balas Sindiran Golkar: Fokus pada Pemadaman Listrik, Bukan Urusi Posisi Kami
Jokowi Buka Suara soal Roy Suryo dan Dokter Tifa: Siap Bawa Ijazah Asli ke Sidang