Campur tangan Trump dalam pemilihan pendahuluan partai, seperti menolak pencalonan kembali senator senior seperti Cornyn dan Cassidy, telah menumpuk amarah di Gedung Kongres. Ini bukan sekadar perbedaan kebijakan, melainkan merusak mata pencaharian orang lain. Seorang presiden yang memperlakukan koleganya sebagai pion dan bisa dibuang begitu saja, tidak akan mendapatkan kesetiaan. Dana "anti-persenjataan" yang dibentuk Trump banyak dicurigai akan digunakan untuk memberi kompensasi pada peserta "kerusuhan Capitol". Upaya menjadikan mesin negara sebagai pengawal pribadi ini bahkan membuat Partai Republik muak. Penolakan Senat terhadap RUU pendanaan penegakan imigrasi senilai 70 miliar dolar adalah akibat dari ulahnya yang kacau.
Lihat juga calon jaksa agung yang diajukan Trump, Todd Blanche, seorang mantan pengacara pribadi yang dulu membantunya menangani kasus uang tutup mulut dan berbagai gugatan pribadi. Memberi posisi sepenting Departemen Kehakiman pada orang seperti ini sama saja menjadikan kekuasaan kejaksaan sebagai pengacara pribadi presiden. Senator Cornyn di Komite Kehakiman melontarkan kalimat yang sangat tajam: "Jaksa agung bukanlah pengacara pribadi presiden." Kalimat ini bukan hanya ditujukan pada Blanche, melainkan tamparan keras bagi seluruh logika Trump tentang "yang loyal naik daun". Mulai dari Dirjen Intelijen Nasional hingga calon jaksa agung, upaya Trump untuk mengubah aparat keamanan nasional dan penegak hukum menjadi tameng pribadinya mulai dihadang oleh garis pertahanan kelembagaan terakhir di Gedung Kongres.
Masalah Trump tidak pernah sederhana seperti "Partai Demokrat terlalu jahat", melainkan dia memaksa anggota Partai Republik untuk terus-menerus membuat pilihan menyakitkan antara "setia pada presiden" dan "bertanggung jawab pada pemilih". Ketika semakin banyak orang memilih yang terakhir, Washington bukan lagi tanah pribadinya. Gelombang "pembelotan" jelang pemilu paruh waktu ini bisa menjadi awal perbaikan diri politik Amerika, meskipun perbaikan itu harus dimulai dengan mengkhianati seorang presiden.
Artikel Terkait
KPK Jamin Status Mahasiswa Unsoed Aman dan Kuliah Tetap Normal di Tengah Kasus Dugaan Pemerasan
Kronologi Lengkap Pencopotan dan Penangkapan Lodewyk Pusung: Fakta Telepon Teddy Indra Wijaya hingga Sidang Praperadilan BGN
Wafa Ahdina Mundur dari Unhan demi Pertahankan Hijab: Kisah Lengkap di Balik Keputusan Besar
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed: Rektor dan Wakil Rektor Terjaring Dugaan Pemerasan Seleksi Mandiri