DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas: Strategi Baru Awasi Kepatuhan Pajak Hingga ke Desa

Kombinasi Pendekatan Lapangan dan Teknologi Modern

Transformasi pengawasan DJP tidak hanya mengandalkan pendekatan kewilayahan. DJP juga mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk memperkuat basis data. Petugas pajak kini didukung oleh teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan web scraping untuk memantau aktivitas ekonomi digital.

Dalam pedoman terbaru, DJP membagi metode pengumpulan data menjadi dua jalur utama:

• Pengumpulan Data Lapangan: Meliputi visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, dan pembangunan jejaring informasi dengan aparat desa.
• Pengumpulan Data Non-Lapangan: Pemanfaatan teknologi informasi, analisis data yang belum teridentifikasi, serta telaah jurnal dan karya ilmiah.

DJP juga akan melakukan "bedah wajib pajak" dan "bedah kawasan ekonomi" untuk memetakan potensi pajak secara lebih presisi. Kolaborasi melalui taxation partnership menjadi napas baru dalam mengelola data yang lebih transparan dan akuntabel.

Membangun Kepatuhan Pajak yang Inklusif dari Desa

Langkah DJP ini menandai pergeseran paradigma dari pengawasan top-down menjadi berbasis komunitas. Dengan memanfaatkan jaringan informasi hingga ke tingkat desa, pajak diharapkan tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah optimistis, melalui keterlibatan lintas instansi dan penggunaan teknologi yang lebih tajam, celah penghindaran pajak dapat diminimalisir. Strategi ini bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi juga membangun kesadaran pajak yang merata hingga ke pelosok negeri. Sebuah langkah kecil dari desa untuk kontribusi besar bagi bangsa.