Kontroversi Deportasi Abdul Karim Miqdad dari Indonesia ke Siprus: Kekhawatiran HAM dan Tuduhan Dalang Serangan

Kasus deportasi cepat seorang pria Palestina, Abdul Karim Miqdad (41 tahun), dari Indonesia ke Siprus memicu kekhawatiran serius dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Proses hukum yang berlangsung kilat ini dinilai berpotensi menjadi batu loncatan untuk mengekstradisi Miqdad ke Israel.

Dewan Jenewa untuk Hak dan Kebebasan (GCRL), sebuah organisasi HAM berbasis di Jenewa, menyuarakan keprihatinan mendalam atas penangkapan dan deportasi Miqdad. Organisasi ini memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengarah pada ekstradisinya ke Israel, yang dinilai memiliki catatan pelanggaran HAM terhadap tahanan Palestina.

Kronologi Penangkapan dan Tuduhan

Menurut laporan media setempat, Polisi Siprus menuduh Miqdad sebagai dalang di balik rencana serangan teroris yang menargetkan kepentingan Israel di Siprus. Tiga warga Palestina lainnya, berusia 33, 38, dan 54 tahun, saat ini sedang diadili di Siprus atas keterlibatan mereka dalam rencana yang sama. Seorang pria berusia 37 tahun juga telah ditangkap di Kreta, Yunani, pada awal Juni lalu.

Miqdad dituduh bertindak sebagai "pengatur" jaringan tersebut. Berdasarkan berkas kasus yang diajukan ke pengadilan Siprus, ia tinggal di Malaysia dan diduga mengarahkan anggota jaringan lainnya untuk membuat alat peledak berkekuatan tinggi. Tujuan yang dinyatakan adalah melakukan serangan terhadap kepentingan Israel di Republik Siprus.

Miqdad ditangkap pada 16 Juli 2024 di Indonesia dan dideportasi ke Siprus pada hari berikutnya. Ia langsung ditahan oleh Kepolisian Siprus. Kecepatan proses deportasi ini menuai protes keras dari warga Palestina dan aktivis HAM yang menilai hak-hak Miqdad telah dilanggar.

Kekhawatiran Pelanggaran Hak Asasi Manusia

GCRL menyoroti rangkaian peristiwa yang cepat sebagai indikasi potensi pelanggaran hak Miqdad. Organisasi tersebut menyatakan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang dikeluarkan atas permintaan Biro Pusat Nasional Interpol di Nicosia, Siprus. Tuduhannya adalah keterlibatan dalam "tindak pidana terorisme" di Siprus.

Lebih lanjut, GCRL mengungkapkan bahwa dokumen yang mereka periksa tidak berisi deskripsi detail tentang peristiwa yang dituduhkan. Tidak ada pengungkapan bukti yang mendasari tuduhan tersebut, dan tidak ada penjelasan tentang perilaku spesifik yang dianggap sebagai tindak pidana. Kelalaian ini, menurut GCRL, menimbulkan kekhawatiran serius tentang kepatuhan terhadap jaminan pengadilan yang adil, termasuk hak tahanan untuk diberitahu secara rinci tentang alasan penangkapan dan tuduhan yang dihadapi.

GCRL juga menekankan bahwa keberadaan Red Notice Interpol tidak membebaskan pihak berwenang dari kewajiban mereka berdasarkan standar hak asasi manusia internasional. Red Notice tidak membenarkan pembatasan hak tahanan untuk menantang proses hukum, mendapatkan perwakilan hukum yang efektif, atau mengajukan banding atas keputusan ekstradisi.

Kekhawatiran Ekstradisi ke Israel

Kekhawatiran terbesar adalah bahwa pemindahan Miqdad ke Siprus merupakan langkah awal menuju ekstradisinya ke Israel. GCRL mengutip dokumentasi ekstensif dari organisasi internasional dan mekanisme PBB tentang pelanggaran serius terhadap tahanan Palestina di Israel, termasuk penyiksaan, perlakuan buruk, kekerasan seksual, pemerkosaan, penolakan perlindungan hukum, dan kematian dalam tahanan.

LSM tersebut juga menanggapi serius kekhawatiran keluarga Miqdad bahwa proses hukum terhadapnya mungkin bermotivasi politik. Hal ini terkait dengan penentangannya secara publik terhadap apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza dan pekerjaannya di bidang hak-hak Palestina. GCRL menegaskan bahwa setiap proses ekstradisi harus tunduk pada tinjauan yudisial yang ketat dan independen untuk memastikan mekanisme kerja sama hukum internasional tidak disalahgunakan.