Seno mengatakan, jika ada tuntutan mengenai pungutan atau potongan yang diterapkan perusahaan aplikator, hal itu sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi tanpa mengorbankan penghasilan para pengemudi.
“Kan Presiden Prabowo sudah membuka ruang diskusi seluas-luasnya kepada publik untuk datang ke Istana atau DPR menyampaikan keluhan atau kritik. Jadi tidak perlu turun ke jalan yang justru membuat kawan-kawan kehilangan pemasukan,” tuturnya.
Senada dengan Seno, pengemudi lain yang juga aktivis 98, Agung Wibowo Hadi meminta para pengemudi untuk mengedepankan dialog ketimbang aksi jalanan.
“Aksi mogok atau demo justru berpotensi merugikan pengemudi sendiri serta mengganggu layanan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini rawan dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia