Bestari Bagus menegaskan, proses hukum dan administratif harus dipahami secara utuh, bukan dijadikan bahan untuk membangun narasi politis yang menyesatkan.
Secara khusus, ia meminta tidak ada lagi asumsi yang mengaitkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kompas harus mencerdaskan publik. Jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang seolah-olah Jokowi ditinggal Prabowo. Ini luar biasa,” tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI