Karena itu, ia mendesak lembaga audit dan penegak hukum turun tangan menelusuri potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Susah kalau mau dibandingkan, nggak apple to apple. Maka saya sarankan KPK masuk saja, atau Bareskrim atau siapa pun review. BPK kan tiap tahun juga mengaudit,” tegasnya.
Agus mengingatkan bahwa kritik yang dulu ia lontarkan bukan tanpa dasar. Menurutnya, keputusan memaksakan proyek kereta cepat tanpa kajian matang kini terbukti menjadi beban finansial bagi negara.
"Saya mengingatkan kita itu belum butuh kereta cepat. Apalagi dulu nama semboyannya Nawacita berarti kan harus keluar Jawa. Tapi kenapa dibikinnya di Jakarta-Bandung?” pungkasnya.
Diketahui biaya membangun Kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer (km) lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.
Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu, menelan biaya US$7 miliar, atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/US$). Lebih murah ketimbang proyek Kereta Whoosh yang biayanya US$7,27 miliar, setara Rp120,7 triliun
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi 2026: Solusi Alternatif & Dampak ke APBN
Syahganda Nainggolan Sebut Hanya Soekarno dan Prabowo Presiden Ideologis, Ini Alasannya
Buni Yani Kritik KPK: Fokus ke Kasus Fadia Arafiq, Abaikan Dugaan ke Keluarga Jokowi?
Jokowi dan Langkah Politik Menuju 2029: Analisis Pakar Soal Pengaruh dan Dukungan ke PSI