Faizal mengajak agar diskursus publik tidak dibelokkan menjadi konten sensasional atau kepentingan politik tertentu. Faizal menegaskan pentingnya menjaga komunikasi politik tetap terbuka dan jangan terputus.
Ia juga menyerukan agar kedua tokoh utama tersebut mengedepankan kepentingan yang lebih besar.
“Kedua tokoh harus tampil menunjukkan sikap kenegarawanan. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik,” kata Faizal.
Faizal memastikan bahwa penyelesaian perkara dugaan pemalsuan ijazah harus tetap berada di ranah pengadilan. Namun, stabilitas publik harus menjadi prioritas, sehingga ruang komunikasi politik harus tetap dibuka.
Di akhir pernyataannya, Faizal Assegaf menyatakan dukungannya penuh kepada Komisi Reformasi Polri.
"Kami mendukung langkah-langkah yang tengah dijalankan Komisi Reformasi Polri untuk menjadi institusi yang mampu bekerja secara profesional serta bebas dari tekanan politik dalam menangani isu publik yang sensitif."
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia