Desakan ini juga disertai sorotan terhadap rekam jejak Erick Thohir saat menjabat Menteri BUMN. Razak menyebut sejumlah dugaan kasus yang kembali mengemuka, seperti:
- Kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO).
- Proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel.
- Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.
"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda," tegas Razak.
Desakan Pembentukan Kementerian Pemuda Terpisah
Lebih jauh, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi pemuda lintas organisasi. Tujuannya mendesak penerbitan Perppu untuk memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.
"Saat ini anggaran kepemudaan nyaris nihil. Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri dan dibentuk tahun ini juga," tutur Razak.
Langkah ini dianggap penting agar isu kepemudaan mendapat perhatian dan anggaran yang layak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dengan tekanan yang semakin menguat, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi Erick Thohir dan masa depan kementerian ini dinanti banyak pihak.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Buka Suara: Tak Menyesal Bantu Jokowi, Tegaskan Keputusan Masa Lalu Sesuai Konteks
Larangan Demo di Bundaran HI Menuai Kritik Tajam: LBH Jakarta Tegaskan Polisi Jangan Ngarang Soal Objek Vital Nasional
Peta Kekuatan Pilpres 2029: Siapa King Maker di Balik Layar Perebutan Kursi Presiden?
Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp2 Miliar, Pakar Hukum dan Ade Armando Buka Fakta Riwayat Pendidikan di Singapura-Australia