Desakan ini juga disertai sorotan terhadap rekam jejak Erick Thohir saat menjabat Menteri BUMN. Razak menyebut sejumlah dugaan kasus yang kembali mengemuka, seperti:
- Kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO).
- Proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel.
- Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.
"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda," tegas Razak.
Desakan Pembentukan Kementerian Pemuda Terpisah
Lebih jauh, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi pemuda lintas organisasi. Tujuannya mendesak penerbitan Perppu untuk memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.
"Saat ini anggaran kepemudaan nyaris nihil. Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri dan dibentuk tahun ini juga," tutur Razak.
Langkah ini dianggap penting agar isu kepemudaan mendapat perhatian dan anggaran yang layak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dengan tekanan yang semakin menguat, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai posisi Erick Thohir dan masa depan kementerian ini dinanti banyak pihak.
Artikel Terkait
IPW Kritik Keras Febrie Belum Ditahan, Desak Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perubahan Posisi Duduk Gibran di Sidang Kabinet: Ini Penjelasan Mensesneg
Prabowo Syok Temukan Kerusakan Indonesia Stadium Akibat Salah Urus, Dana Rp Ribuan Triliun Raib
Sidang Etik 6 Pimpinan KPU RI: Pelanggaran Administrasi Dokumen Pencalonan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019