Mahfud MD Tegaskan Kritik ke Prabowo Bukan Makar: Analisis Hak Demokrasi & Check and Balance

Mahfud mencontohkan sejumlah keputusan presiden yang diambil tanpa melibatkan DPR secara memadai, seperti perjanjian internasional dan impor mobil Mahindra dari India. Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang dinilai cenderung ke arah state capitalism namun lemah dalam pengawasan, terbukti dengan kasus keracunan massal yang terjadi.

Demokrasi dan Ruang Kritik yang Menyempit

Mahfud menilai meningkatnya kritik di media sosial dan arus utama adalah refleksi dinamika pemerintahan. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak "kedap" terhadap kritik, karena hal itu justru dapat memicu kegundahan publik. "Kritik adalah vitamin demokrasi," tegasnya.

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi yang Dilemahkan

Mantan Ketua MK ini juga mengkritik konsistensi penegakan hukum dan penurunan intensitas pemberantasan korupsi. Ia menyebut penurunan indeks persepsi korupsi (CPI) dan melemahnya peran KPK sebagai indikator yang mengkhawatirkan.

Capaian Positif dan Solusi ke Depan

Di tengah kritiknya, Mahfud MD mengakui capaian positif pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas keamanan, distribusi pangan, dan mobilitas masyarakat. Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya pemerintah mendengar dan mengolah kritik secara konkret. "Presiden milik semua rakyat. Yang mendukung dirangkul, yang mengkritik harus didengar," pungkasnya.

Mahfud menutup dengan penegasan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pergantian kekuasaan di tengah jalan, melainkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berpegang pada konstitusi dan hukum.